gubernur bertanggung jawab kepada. Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. gubernur bertanggung jawab kepada

(4) Deputi bertanggung jawab kepada Gubernur. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. (2) Anggota KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung. Warga negara bertanggung jawab kepada negara dan tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mengenal Enam Istana Kepresidenan Indonesia. Tanggung Jawab pada Diri Sendiri 2. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Referensi. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan. Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usul sekretaris daerah. Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23. Nah, itulah penjelasan mengenai UPT atau Unit Pelaksana Teknis beserta fungsi dan tugasnya. Pertanggungjawaban Kepala Daerah. (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Indonesia mengadakan pemilihan presiden pertamanya pada tahun 2004. Dalam menjalankan urusannya, Presiden dibantu oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota di daerah masing-masing. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. BAB VI PENINGKATAN KESADARAN. 19. (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Pengertian melalui bukan berarti camat menjadi bawahan langsung Sekda, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional kepada Bendahara Umum Negara. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Perbuatan tidak bertanggung jawab ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. (4). memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; c. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, setiap bulan wajib menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN, paling lambat tanggal 10. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Gubernur dan wakil gubernur menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatannya. Lanjut pada pasal 10, menteri. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di Provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat/Masyarakat. Fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan. tirto. (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;Prinsip Riil dan Tanggung Jawab. Kepala negara dapat membubarkan parlemen atas saran dari kepala pemerintahan. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan; 16. Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden. (4) Dalam penyelenggaraan KLA di kabupatenfkota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA. Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer: Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Cara Membangun Tanggung Jawab. 17. Di samping itu, penyelenggaraan. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri yang bersangkutan. Pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Dengan membuat tugas ini semoga wawasan kami. Pasal 63. Baca juga: Kepada Siapa Gubernur Bertanggung Jawab? Status kepala daerah menurut undang-undang. Gubernur. (3) Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan . Akhir-akhir ini eksistensi. (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi. Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari : pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini. BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI, serta tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia. Dibaca. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini. d. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Gubernur Bank Indonesia. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda. Gubernur, bupati / walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 5 ayat (1);. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil bupati bertanggung jawab langsung kepada bupati. Kakanwil bertanggung jawab kepada kantor pusat kementerian bukan ke kantor gubernur. Camat hanya bertanggung jawab terhadap kepala daerah saja, tidak ada memberikan keterangan kepada lembaga perwakilan tingkat kecamatan, karena lembaga ini memang tidak ada. Kepala Dinas Daerah Bertanggung Jawab Kepada Siapa Dan Melalui Siapa . Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadits. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 4 yang membahas tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. D. di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. tanah dan pemulihan kondisi tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan. LPNK memiliki tugas yang pemerintahan yang. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat harus bertanggung jawab kepada presiden. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945. menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua KPAP. Ilustrasi: BAS. Pembentukan BNPB diatur dalam. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataanAkibatnya, daerah otonom (kabupaten/kota) merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada provinsi dan ini makin melemahkan fungsi dan peran Gubernur. Kelompok Jabatan Fungsional. 2015 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Gubernur bertanggung jawab kepada. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah pusat di Wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden . Tugas dan wewenang yang melekat pada pejabat setingkat menteri sesuai dengan instansi yang dinaungi. Gubernur bertanggung jawab ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri bertanggungjawab ke. 3. Dalam melaksanakan tugas yang udah disebutkan diatas, wakil Gubernur daerah bertanggung jawab pada Gubernur dan bisa menggantikan Gubernur sebelum habis masa jabatannya. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tetap pada pemberi. Pasal 5 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan. Perbedaan utama antara BPK dan APIP terletak pada wewenang, otoritas, dan tujuan dari masing-masing lembaga. A. Seorang lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat ditingkat kecamatan [1] . PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur. Halaman ini terakhir diubah pada 4 Januari 2022, pukul 01. (3) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. kpu. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta. Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik area dan kebutuhan Daerah kabupaten serta. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. LPNK bertanggung jawab secara langsung pada presiden, lewat menteri atau pejabat setingkat menteri yang berkaitan. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup; 30. Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris; Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ”Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Menteri negara merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Pasal 10 (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengusulan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi Mahasiswa disampaikan oleh calon Mahasiswa atau Mahasiswa dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Pendidikan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,. com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tampil di gelaran Istana Berbatik, malam ini, Minggu (1/10/2023). Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. (1) Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 07/2019. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Prinsip terakhir adalah otonomi daerah. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden. Pasal 12 (1) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP. dan mengoordinasikan pelaksanaan •tugasCOM, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada. Dilansir modul PPKn Kelas X (Kemdikbud 2020), kedudukan LPNK berada di bawah presiden. “Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan. Perangkat. Namun begitu, sebagai perwakilan menteri di provinsi, seorang kakanwil berkoordinasi erat dengan gubernur setempat. Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi. (3) Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagaimana cara mengirim pesan kepada gubernur Kentucky? Hubungi Layanan Konstituen melalui email, melalui telepon di (502) 564-2611. Kalo Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau gak bisa melakukan kewajiban sebagai gubernur selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatan yang. bertanggung jawab kepada Gubernur yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Menteri Keuangan. Paragraf7 Anggota KPAP Pasal 13 (1) Anggota KPAP merupakan pendukung pelaksanaan tugas KPAP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua KPU. khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah . Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. I,Kota Palembang, Sumatera Selatan. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Pasal 23 LKS Tripartit Propinsi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Propinsi yang bersangkutan. Pasal 38 (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana. Contoh: Wali kota bertanggungjawab kepada Gubernur. Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. Kini Diserahkan ke Polda Metro. Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. mengoordinasikan. Di beberapa negara kesatuan seperti Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok dan Pakistan gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi; sedan…Sebagaimana yang kita ketahui, Tugas dan gubernur diatur dalam Undang-Un­dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe­merintahan Daerah. 2. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Gubernur bertanggung jawab kepada. Penyelenggaran tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Meskipun komisaris harus ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang mungkin dialami oleh. (2) Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua RW. Tapi posisi yang tidak independen membelenggu geraknya dalam melakukan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Bagian Kedua Jabatan Administrasi Pasal 6 Jenjang Jabatan Administrasi. (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masingKeuangan dan Pejabat Teknis dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan b. (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Dalam menjalankan tugasnya,gubernur bertanggung jawab kepadaDPRD provinsi, bupati dan walikotabertanggung jawab kepada DPRDkabupaten/kota. Sejak 15 Juni 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Hadi. Pelaksanaa kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Badan. (3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan *9610 oleh Pemerintah. bertanggung jawab kepada Gubemur atau secara vertikal ke Menteri Dalam Negeri atau Presiden, melainkan hanya bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, sedang Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati/walikota dan atau wakil bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Pasal 38 (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang: a. Sumber: Buku.